Lensa Otomotif
- Ada banyak cara untuk mengurangi laju kemacetan, Jakarta punya program MRT, Bali punya moratorium untuk stop penjualan mobil dan motor baik baru maupun bekas. Pulau Bali yang tersohor dengan pesona wisatanya memang memiliki problem kemacetan yang makin mengganggu. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti Bali tidak lagi begitu nyaman karena sudah terlalu sesak oleh motor. Datanya sendiri, jumlah kendaraan bermotor di Bali sudah mencapai 2,7 juta unit. Dengan jumlah penduduk per sensus terakhir adalah 3,8 juta, maka dalam waktu beberapa tahun saja rata-rata per orang memiliki satu kendaraan bermotor.
Meski belum menjadi realisasi, strategi yang juga dikenal dengan zero growth ini memang diusulkan Gubernur Bali Made Pastika untuk menekan laju pemilikan kendaraan pribadi. Hal ini memang harus dilakukan baginya, meski ekstrim dan kontroversial. Pasalnya, tidak seperti di Jakarta, Bali bukanlah tempat yang bisa dengan mudah dibangun jalan raya atau jembatan layang. Selain itu, sebagai pulau wisata, amat tidak tepat jika jalan lebar menjadi pemandangan. Tentunya akan mengganggu keindahan Bali itu sendiri.
Menurut Made Pastika, metode zero growth ini adalah dengan menghentikan pendaftaran motor atau mobil baru di Bali. Direncakana akan berlangsung lima tahun, maka jika terlaksana maka showroom atau dealer mau tidak mau harus tutup. Dengan tutupnya penjual otomotif, maka mau tidak mau konsumen motor atau mobil akan kesulitan jika ingin mencari layanan purna jual. Showroom tentu tidak bisa mengandalkan purna jual saja, karena margin keuntungan mereka lebih besar ada pada penjualan.
Kebijakan seperti ini memang bakal memberi banyak implikasi. Di negara lain, kebijakan yang mirip diterapkan demi menyelamatkan jalanan. Sejak 2012, Guangzhou memberi batasan penjualan mobil di mana untuk tahun pertama hanya boleh ada 120 ribu unit terjual. Beijing sendiri sudah memulainya di tahun 2011. Plat nomor pun dibatasi registrasinya. Belakangan Guangzhou menerapkan sistem lelang dan lotere untuk plat nomor. 30 % plat nomor dilelang untuk penawar tertinggi, 70% diundi bagi mereka yang beruntung bisa membeli mobil baru.
Jika memang diwujudkan, maka sudah pasti kebijakan ini akan kontroversif. Di Cina sendiri, meski cukup sukses, implikasinya adalah turunnya saham mobil untuk beberapa saat. Memang secara keseluruhan kebijakan Bali nanti tidak memengaruhi penjualan kendaraan bermotor secara nasional, namun jika sukses, ini bisa menjadi case study bagi provinsi lain untuk mengadaptasi jika tidak ingin meniru pola yang sama. Tidak mustahil jika dua tahun dari sekarang Gubernir Joko Widodo menerapkan kuota penjualan mobil baru dan membatasi registran mobil baru di DKI Jakarta. Segala hal memang patut dicoba untuk melawan arus penjualan mobil dan motor yang semakin mengkhawatirkan itu.
